Media Indonesia saat ini lebih dipengaruhi oleh siapa pemilik media tersebut. Beberapa media lebih mengunggulkan suatu partai politik tertentu, sesuai dengan partai pemilik media. Selain penggunaannya untuk partai politik tertentu, media saat ini masih terkungkung dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Berbagai berita dikemas secara apik sesuai dengan permintaan beberapa pihak. Namun, hal itu bukanlah kesalahan mutlak media. Di sisi lain, negara juga turut ambil bagian dalam kesalahan besar ini. Negara sebagai pembuat peraturan, serta pemerintah yang membiarkan kesalahan tersebut terjadi.
Selain kepemilikan media yang masih terkonsentrasi dan kebebasannya yang masih terbatas, media di Indonesia belum menyebar secara merata. Hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang mendapatkan informasi melalui media dengan mudah. Kesulitan dalam mendapatkan informasi dari media begitu terasa jika kita berada di luar Pulau Jawa, terutama wilayah Indonesia bagian tengah hingga timur. Hal ini dikarenakan sistem informasi media yang masih terpusat pada satu wilayah saja, yakni Jakarta. Tidak heran jika kemudian muncul anggapan, bahwa media hanya milik kaum elit dan lebih untuk kepentingan pribadi. Kepentingan umum masyarakat dikesampingkan demi terpenuhinya kepentingan individu maupun kelompok.
Jika kita cermati secara seksama, bahwa kebebasan pers rakyat Indonesia belum tercapai secara maksimal. Peran negara sebagai regulator yang membuat berbagai peraturan media, peran pemerintah yang seharusnya dapat memberikan sanksi kepada media dan pemiliknya yang melakukan pelanggaran, serta fungsi dewan pers yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat bahwa tahun 2013 hingga tahun 2014 adalah tahun politik, seharusnya semua pihak yang berkaitan dapat menjalankan kewajibannya masing-masing, sehingga tidak terjadi keberpihakan media dengan oknum politik. Ke-netral-an media sangat dibutuhkan, sehingga politik yang demokrasi dapat terwujud untuk tatanan Indonesia yang lebih baik.
Selain intropeksi pada lemabaga media, regulator, serta dewan pers, sudah saatnya Pers Indonesia kembali menilik dirinnya masing-masing serta meningkatkan kualitas kerja. Keseragaman yang terjadi pada berbagai informasi, menunjukkan bahwa media Indonesia saat ini mengalami kondisi yang stagnan. Penegakkan hukum harus dilakukan oleh Kementrian Kominfo, KPI, dan Bapepam-LK, tidak hanya media elektronik, namun juga harus di berikan secara tegas kepada media cetak. Sehingga kekuasaan kapitalis, politikus, tidak menguasai semua elemen negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar